Paser, WartaGlobal.Id – Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh adat di Kabupaten Paser menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Paser pada Senin (1/9/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang disebut-sebut akan membuka program transmigrasi baru di wilayah Paser.
Sejak pukul 08.00 WIB, sekitar 500 orang dari berbagai kecamatan dan desa di Paser mulai memadati halaman kantor bupati. Massa datang dengan membawa spanduk dan menyuarakan orasi lantang menolak kebijakan tersebut. “Sampai kiamat pun, warga Paser tidak akan mengizinkan program transmigrasi masuk ke tanah kami!” teriak salah seorang orator yang disambut pekik massa.
Penolakan itu didasari pengalaman pahit masyarakat Paser sebelumnya. Warga menilai kehadiran transmigran kerap berujung pada konflik tanah adat, terutama terkait tumpang tindih lahan dengan perusahaan perkebunan sawit. Sejumlah tokoh adat menegaskan bahwa tanah adat mereka kerap dirampas atau dikuasai tanpa persetujuan masyarakat.
“Cukup sudah tanah adat kami jadi korban. Kami tidak mau masalah lama berulang kembali,” ujar salah seorang tokoh adat yang turut berorasi.
Dalam aksinya, massa menuntut Bupati dan DPRD Paser segera menyampaikan penolakan resmi terhadap rencana pemerintah pusat. Mereka menilai, jika program transmigrasi dipaksakan, potensi konflik horizontal akan semakin besar dan dapat merusak tatanan sosial masyarakat lokal.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini dijaga ketat aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Meski berlangsung dengan suara lantang dan penuh emosi, jalannya unjuk rasa relatif aman dan tertib. Tidak ada tindakan anarkis maupun kericuhan di lapangan.
Sekitar pukul 11.00 WIB, massa akhirnya membubarkan diri secara damai dan kembali ke desa maupun kecamatan masing-masing.
Seorang koordinator aksi mengatakan bahwa gerakan penolakan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang masyarakat Paser. “Kami akan terus kawal, sampai ada jaminan hitam di atas putih bahwa transmigrasi tidak masuk ke tanah adat kami,” tegasnya.
Redaksi KALTIM
KALI DIBACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar